Pengelolaan Dana PNPM-MP dan Bolck Grant di kecamatan Mowila Cukup Berhasil

 Camat Mowila ketika meninjau salah satu proyak yang di Biayai PNPM-MP

Pengelolaan dana Block Grant dan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Mowila selama tiga tahun terakhir ini cukup memuaskan. Berbagai pembangunan sudah mulai dinikmati masyarakat jika dibandingkan dengan puluhan tahun silam, masyarakat masih hidup dengan infrastruktur yang seadanya. Hal tersebut terungkap dalam Pelatihan Kades, BPD dan LPM dalam mereview Rencana Program Jangka Menengah Desa dan Kelurahan se Kecamatan Mowila yang bertempat di salah satu hotel di Kendari beberapa waktu lalu.

Camat Mowila Syaifullah, SE. M.Si menjelaskan, saat ini berbagai infrastruktur sudah tersedia, mulai dari jalan usaha tani, drainase, kantor desa hingga saluran irigasi. Dijelaskan, selama ini Kecamatan Mowila mendapatkan alokasi anggaran PNPM sebesar 3 milyar rupiah sejak tiga tahun lalu. Sehingga untuk mengelola dana tersebut lebih professional, pemerintah setempat bekerjasama dengan pengelola PNPM-MP memberikan pelatihan kepada para kepala desa, LPM dan BPM untuk menyusun rencana srtategis kedepan. Dikatakan, pelatihan  tersebut bertujuan untuk merancang program kerja yang nantinya tidak akan tumpang tindih dengan program pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat.

 

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Sultra H.M Nasir dalam sambutannya sangat memberi apresiasi terhadap para kepala desa dan LPM dalam melakukan pembangunan di Kacamatan Mowila. Dirinya berharap, agar pengelolaan dana PNPM-MP dan Block Grant bisa lebih professional lagi, agar kepercayaan pemerintah terhadap Kecamatan Mowila bisa dipertahankan. Dirinya juga berjanji akan menfasilitasi pemerintah Kecamatan Mowila untuk bertemu dengan SKPD lain agar bisa mendapatkan bantuan.

Lebih lanjut H.M Nasir menjelaskan, pada tahun 2012 ini, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat dalam pengelolaan dana PNPM-MP dan dana Block Grant. Dijelaskan, tim pengawas akan meninjau langsung setiap pembangunan yang telah dikerjakan, apakah sesuai dengan laporan pertanggung jawaban atau tidak. Selain itu juga, akan dibuka posko pengaduan masyarakat melalui nomor telpon yang langsung diterima oleh Kepala BPMD Sultra. Sehingga jika ada laporan dari masyarakat, pihak BPMD Sultra langsung melakukan penanganan. (*)